Pada 2023 bisa menjadi tahun krusial bagi Indonesia. Mampu tidaknya Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, amat bergantung pada stabilitas pada tahun politik. Seperti diketahui, Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi Pemilu 2024. Pesta demokrasi kali ini akan menjadi yang terbesar sekaligus terumit karena tak hanya memilih presiden-wakil presiden, legislatif, dan dewan perwakilan daerah (DPD), tetapi juga kepala daerah.
Pilkada serentak 2024 akan digelar di 33 provinsi (tidak termasuk DI Yogyakarta) dan 514 kabupaten/kota seluruh Tanah Air. Angka itu dipastikan bertambah karena pilkada serentak 2024 juga mengakomodasi provinsi-provinsi yang baru terbentuk tahun ini.
Seperti diketahui, Papua kini memiliki tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ini membuat Papua kini memiliki enam provinsi.
Kemudian status Jakarta yang tak lagi menjadi daerah khusus ibu kota juga bakal mengubah banyak hal. Mulai terkait penamaan pada naskah undang-undang, maupun peraturan terkait pemilu, sampai soal alokasi kursi.
Pemilu 2024 memang rumit. Namun, pemerintah sudah siap untuk melaksanakannya, termasuk sejumlah tahapan-tahapan penting di tahun 2023. “Kami siap menyongsong 2023. Tahapan-tahapan sudah dimulai dan secara yuridis tidak bisa mundur,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam acara puncak Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jumat (2/12/2022).
Apa saja peran pemerintah? “Pertama soal anggaran. Pemerintah menyediakan semua kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar dia. Kemudian, soal jaminan keamanan. Mahfud MD tidak menampik bahwa ada banyak pihak yang mencemaskan situasi sosial-politik jelang Pemilu 2024. “Kalau dari teknis, saya percaya bahwa aparat keamanan kita mampu. Mereka bisa membongkar kasus-kasus yang sulit. Kalau soal pengamanan pemilu, kira-kira tidak ada konflik,” kata dia.
Hanya saja, Mahfud tidak memungkiri bahwa institusi kepolisian tengah menghadapi ujian berat belakangan ini. Seiring mencuatnya sejumlah kasus besar yang melibatkan petinggi kepolisian. “Aparat keamanan harus dibenahi menjelang pemilu,” tegas dia. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan, menjaga stabilitas sosial politik, juga keamanan menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. “Ketika Pak Harto (Presiden Soeharto) membangun orde baru, yang pertama ditekankan adalah stabilitas politik. Kemudian, soal keamanan. Politik dan keamanan itu menjadi pengawal bagi semua,” ungkapnya.
Pada tahun 2030, Indonesia, kata Mahfud akan naik dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Lalu, pada tahun 2043, Indonesia akan menjadi 1 dari 5 kekuatan ekonomi dunia. “Apa pun itu memerlukan pengawalan dari stabilitas politik dan penegakan hukum,” kata dia.
