Saat ini, Indonesia tengah memasuki era bonus demografi dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang. Pada era ini, jumlah penduduk usia produktif lebih besar, bahkan mencapai dua kali lipat dari jumlah penduduk usia tidak produktif.
Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia hingga 30 Juni 2022 mencapai 275,36 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 190,83 juta jiwa di antaranya merupakan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun)
Angka itu memiliki proporsi 69,3 persen dibanding total populasi. Lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif yang mencapai 84,53 juta jiwa. Rinciannya, 67,16 juta jiwa masuk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan sisanya, sebanyak 17,38 juta jiwa masuk usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun).
Tapi, bonus hanya akan menjadi bonus bila penduduk usia produktifnya bila generasi mudanya mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang pernah atau sedang merasakan “manisnya” bonus demografi. Salah satunya China.
Menurut data Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), China mengalami bonus demografi sejak 1982. Pada tahun 1982 itu, jumlah penduduk usia produktif mencapai 620 juta jiwa atau 61,5 persen dari total populasi. Sementara pada 2017 lalu, jumlahnya melesat menjadi 998 juta jiwa atau mencapai 71,8 persen dari total populasi.
Pemerintah China sejak jauh-jauh hari sudah menyadari betapa pentingnya bonus demografi. Tahun 1978 atau pada era Deng Xiaoping, China melakukan reformasi dan membuka diri dengan dunia luar. Berbeda dari era-era sebelumnya yang cenderung menutup diri.
Pemerintah China mengadopsi serangkaian kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuannya agar China bisa memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik mungkin.
Sejak 1978, industri di negara itu berkembang begitu pesat. Meliputi sektor manufaktur, makanan, logistik, hingga internet. Pada 2017, total tenaga kerja di China mencapai 776 juta jiwa atau 77,8 persen dari total penduduk usia produktif!
Seperti yang terlihat selama ini, China mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Dalam kurun 1992 hingga 2021, rata – rata pertumbuhan ekonomi China mencapai 9,24 persen. Rekor tertingginya terjadi di tahun 1992 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 14,3 persen.
Belajar dari apa yang terjadi di China, maka penciptaan lapangan pekerjaan yang penting. Sama pentingnya dengan menyiapkan SDM lewat pendidikan dan pelatihan.
“Usia produktif mendominasi. Sehingga perlu berbanding lurus dengan terbuka lebarnya lapangan pekerjaan,” kata Dosen Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lintang Ronggowulan, seperti dilansir Kompas.com.
Sebaliknya, ketika lapangan pekerjaannya tidak memadai, maka yang terjadi adalah angka pengangguran bakal melesat tinggi. “Inilah akar dari kemunculan bencana demografi,” kata dia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) RI, pada Agustus lalu, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 143, 72 juta jiwa. Angka itu menempati proporsi sebesar 68 persen dari total penduduk usia produktif.
Upaya untuk menciptakan lapangan pekerja sebanyak mungkin dilakukan di masa pemerintahan Joko Widodo yang lebih terbuka pada investasi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia. “Semakin banyak investasi yang masuk, maka semakin besar pula lapangan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat,” kata Bahlil, seperti dilansir bkpm.go.id.
Lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, investasi itu diharapkan bisa masuk lebih cepat dan masif. UU Cipta Kerja seperti diketahui memangkas perizinan yang bertele-tele dan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberi ruang bagi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor yang selama ini memberikan kontribusi sebesar 60 persen terhadap perekonomian Indonesia.
